Jakarta – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus mendalami dugaan korupsi terkait proyek pembangunan jalan di Provinsi Sumatera Utara. Salah satu sorotan utama adalah kemungkinan keterlibatan Gubernur Sumut, Bobby Nasution, yang memiliki riwayat hubungan dekat dengan salah satu tersangka, Topan Obaja Putra Ginting (TOP), Kepala Dinas PUPR Sumut.
Dalam konferensi pers di Gedung Merah Putih, Sabtu (28/6/2025), Plt. Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK, Asep Guntur Rahayu, mengungkapkan bahwa pihaknya sedang menjalankan strategi “follow the money” untuk menelusuri ke mana saja aliran dana proyek tersebut mengalir.
“TOP diketahui merupakan sosok yang sudah lama dekat dengan Bobby, bahkan sebelum menjabat sebagai Gubernur. Ia pernah pula menduduki posisi Pelaksana Tugas Sekretaris Daerah Kota Medan saat Bobby menjabat Wali Kota,” jelas Asep.
Baca Juga : Desakan Penetapan TAPD Kota Binjai sebagai Tersangka Korupsi Dana Insentif Fiskal Meningkat
Bobby Nasution Berpeluang Diperiksa KPK
KPK tidak menutup kemungkinan untuk memanggil dan meminta keterangan dari Bobby Nasution. Menurut Asep, semua pihak yang diduga mengetahui atau terlibat dalam pusaran kasus ini akan dipanggil, tanpa terkecuali.
“Kalau memang jejak uang mengarah ke kepala dinas lain atau bahkan gubernur, kami tentu akan memanggil dan meminta klarifikasi. Tidak ada yang dikecualikan,” tegas Asep.
Sebelumnya, Bobby sempat mengunjungi kantor KPK pada April 2025. Namun, kunjungan itu disebut tidak secara spesifik membahas perkara ini, melainkan terkait isu birokrasi umum di Sumatera Utara.
5 Tersangka Korupsi Proyek Jalan Ditangkap
Dari hasil operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan KPK, sebanyak lima orang telah ditetapkan sebagai tersangka. Mereka adalah:
- Rasuli Efendi Siregar (RES) – Kepala UPTD Gunung Tua Dinas PUPR Sumut sekaligus Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)
- Heliyanto (HEL) – PPK Satker PJN Wilayah I Provinsi Sumut
- M. Akhirun Efendi Siregar (KIR) – Direktur Utama PT Dalihan Natolu Grup
- M. Rayhan Dulasmi Pilang (RAY) – Direktur PT RN
- Topan Obaja Putra Ginting (TOP) – Kepala Dinas PUPR Provinsi Sumatera Utara
TOP sendiri baru saja dilantik menjadi Kadis PUPR oleh Gubernur Bobby Nasution pada Februari 2025.
Baca Juga : HMI Cabang Langkat Soroti Kinerja Kapolres Terkait Kasus Narkoba dan Penutupan Diskotek Ilegal
KPK Gandeng PPATK Telusuri Aliran Dana
KPK bekerja sama dengan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) untuk menelusuri kemungkinan adanya setoran ke pihak lain dalam kasus ini.
“Kami sangat terbuka untuk memeriksa siapa pun yang diduga menerima aliran dana. Fokus kami adalah pada jejak uang, bukan jabatan,” tutup Asep.
Dengan perkembangan ini, publik kini menanti langkah-langkah selanjutnya dari KPK, termasuk potensi pemanggilan Bobby Nasution untuk dimintai keterangan lebih lanjut.
Discussion about this post